Resolusi yang membatasi kekuasaan Presiden Donald Trump dalam melakukan serangan militer terhadap Iran telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada Rabu (2) pekan ini. Dengan perolehan 215 suara mendukung dan 208 menentang, hasil pemungutan suara itu memperlihatkan polarisasi partai yang tajam sekaligus ketidakpuasan di dalam kubu Republik sendiri. Empat anggota parlemen dari Partai Republik secara terang-terangan melanggar arahan Gedung Putih dan memberikan suara setuju. Kini dokumen tersebut dikirim ke Senat, dan apabila lolos, tidak memerlukan tanda tangan presiden untuk menjadi undang-undang. Langkah ini merupakan upaya terbaru Kongres untuk mengambil kembali kendali atas keputusan perang yang selama ini didominasi eksekutif.
Kekhawatiran Meluas di Gedung Capitol
Tujuan utama dari resolusi ini adalah mencegah Trump memerintahkan serangan lagi terhadap Iran tanpa izin dari anggota parlemen. Pemungutan suara tersebut mencerminkan keresahan yang telah merasuki Koridor Capitol Hill selama beberapa bulan terakhir, terutama karena konflik berkepanjangan tanpa strategi keluar yang jelas. Para legislator dari kedua kubu mulai memperlihatkan kelelahan terhadap eskalasi militer dan segala konsekuensinya. Hasil pekan ini menjadi babak teranyar dari rangkaian usaha legislatif yang dimulai pada Mei lalu, saat Senat menyetujui langkah serupa namun akhirnya mandek karena tidak pernah mencapai pemungutan suara final. Sekarang, DPR berupaya memberikan momentum baru bagi proses tersebut.
Empat Republikan Membelot
Keempat anggota Republik yang memilih mendukung resolusi tersebut menandai retakan serius di dalam basis pemerintahan. Mereka menyebut ketidakpopuleran konflik di kalangan pemilih serta lonjakan harga bahan bakar sebagai faktor utama yang memengaruhi keputusan mereka. Kekhawatiran yang muncul adalah bahwa penolakan publik terhadap perang akan merugikan partai pada pemilu November mendatang, ketika hampir seluruh kursi DPR dan sebagian besar Senat akan diperebutkan. Perhitungan politik inilah yang mendorong para pembelot untuk secara terbuka menentang kepemimpinan Trump. Langkah mereka mengindikasikan bahwa ketidakpuasan internal bisa semakin meluas seiring berlarutnya perang.
Manuver Prosedural dan Jalan Berliku di Senat
Tidak seperti rancangan serupa yang sebelumnya macet, proposal dari DPR kali ini disertai dengan taktik prosedural khusus. Para anggota Partai Demokrat menggunakan manuver peraturan yang mewajibkan pembahasan dilakukan dalam waktu paling lama dua setengah minggu. Strategi ini sengaja dirancang untuk mencegah agar resolusi tidak kembali terbenam seperti yang terjadi sebelumnya. Meski begitu, perjalanan menuju pengesahan final tetap penuh hambatan, mengingat Partai Republik memegang kendali mayoritas di Senat. Agar resolusi bisa lolos, setidaknya diperlukan beberapa suara dari anggota Republik yang bersedia bergabung dengan kubu Demokrat, sebagaimana pernah terjadi pada Mei lalu.
Tenggat Waktu yang Ketat
Kini tekanan waktu membebani para senator, yang hanya memiliki kurang dari 18 hari untuk berdebat dan memutuskan. Gedung Putih sudah mengintensifkan upaya melobi anggota Partai Republik agar menolak resolusi tersebut. Sementara itu, Demokrat berusaha menjaga solidaritas oposisi dan sekaligus meraih dukungan baru. Hasil akhir masih belum pasti, karena basis pendukung yang sama yang menyetujui langkah serupa pada Mei lalu bisa saja goyah di bawah tekanan presiden. Pemungutan suara di Senat akan menjadi ujian paling krusial bagi kekuatan legislatif dalam menghadapi eksekutif.
Pertarungan Hukum yang Diniatkan
Bahkan jika resolusi akhirnya disahkan oleh Kongres secara menyeluruh, Presiden Trump diperkirakan akan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menjatuhkannya. Gedung Putih telah menyatakan bahwa setiap upaya membatasi kewenangan presiden dalam menjalankan aksi militer adalah inkonstitusional. Argumen inilah yang diperkirakan menjadi inti sengketa yang bisa berujung hingga ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu, penyelesaian yuridis bisa berlangsung berbulan-bulan, membuat status perang tetap berada dalam limbo politik. Selama itu, konflik di Timur Tengah terus berlanjut, membawa dampak kemanusiaan dan ekonomi yang sudah terasa di Amerika Serikat.
Situasi ini menempatkan presiden dalam posisi yang rumit. Di satu sisi ia berusaha mempertahankan kebersamaan basis partainya dalam kebijakan luar negeri, namun di sisi lain ia menghadapi ketidakpuasan internal yang bisa merugikan partai dalam pemilu. Resolusi yang disahkan DPR hanyalah babak terbaru dari pertarungan konstitusional dan politik yang diperkirakan akan terus berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. Hasil akhirnya bergantung pada keseimbangan kekuatan di Senat dan kesediaan lembaga peradilan untuk campur tangan. Rakyat Amerika menyaksikan dengan saksama saat tiga cabang kekuasaan saling berhadapan dalam sebuah perang yang sudah berlangsung terlalu lama.