Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis (11 Juni 2026) mengumumkan rencana penandatanganan nota kesepahaman gencatan senjata dengan Iran yang akan dilakukan Wakil Presiden JD Vance akhir pekan ini di Eropa. Meski Trump menyebut kesepakatan itu sebagai langkah besar, pihak Iran hingga saat ini belum memberikan konfirmasi resmi. Ketidakjelasan ini langsung menimbulkan spekulasi mengenai keabsahan klaim Gedung Putih. Pernyataan Trump muncul setelah beberapa hari tekanan militer AS terhadap Iran meningkat secara signifikan.
Tekanan Militer dan Pembatalan Serangan: Strategi Gedung Putih
Dalam pernyataannya, Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat telah melancarkan serangan berat terhadap Iran selama tiga hari terakhir dan berencana melanjutkannya malam itu. Namun, ia mengaku bahwa Washington memutuskan untuk membatalkan rencana pengeboman setelah tercapainya kesepakatan. "Kami menjelaskan secara rinci apa yang akan kami lakukan karena Iran tidak memiliki angkatan laut atau angkatan udara untuk melawan," ujar Trump. Pembatalan serangan itu diumumkan melalui platform Truth Social miliknya, menandai perubahan drastis dalam pendekatan militer AS.
Selat Hormuz: Klaim vs Fakta di Lapangan
Trump juga menyatakan bahwa Selat Hormuz sudah dibuka untuk kapal-kapal AS, dan akan resmi dibuka setelah penandatanganan. Ia bahkan menyebut 200 kapal tanker minyak AS telah melintasi selat tersebut dalam sebuah misi rahasia. Namun, klaim ini langsung dibantah oleh Iran, yang menegaskan tidak ada pembukaan sepihak jalur tersebut. Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran strategis untuk perdagangan minyak global, dan sengketa atas kendali selat ini telah menjadi sumber ketegangan utama antara kedua negara.
Iran Bantah Adanya Perjanjian Final
Sumber resmi Iran melalui kantor berita Tasnim, yang dekat dengan Garda Revolusi, menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan yang telah difinalisasi. Pihak Iran menyatakan bahwa klaim apa pun mengenai perjanjian tidak sah hingga diratifikasi di Teheran. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengonfirmasi bahwa Qatar dan Pakistan bertindak sebagai mediator, namun justru Amerika Serikat yang kerap mengubah posisinya. "Mayoritas teks perjanjian sudah final, tetapi Amerika terus mengubah pendirian mereka," kata Baghaei, menambahkan bahwa Iran tidak akan melanggar garis merahnya.
Mediasi Qatar dan Pakistan di Tengah Ketidakpercayaan
Peran Qatar dan Pakistan sebagai penengah, seperti disebutkan oleh Baghaei, menunjukkan bahwa negosiasi berlangsung melalui jalur diplomatik ganda. Namun, pernyataan Baghaei juga mengindikasikan bahwa kepercayaan antara kedua pihak masih sangat rendah. Washington dianggap kerap mengubah tuntutan, sementara Teheran bersikap hati-hati agar tidak terlihat menyerah pada tekanan militer. Ketidakjelasan ini berpotensi memperpanjang krisis di Timur Tengah dan meningkatkan risiko konfrontasi baru.
Trump mengklaim bahwa negosiasi dilakukan langsung dengan Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, dan bahwa seluruh 11 negara yang terlibat dalam mediasi telah menyetujui syarat-syarat akhir. Namun, tanpa konfirmasi dari Teheran, klaim tersebut belum dapat diverifikasi. Langkah Trump yang mengumumkan kesepakatan sebelum diratifikasi menunjukkan strategi untuk mengamankan kemenangan diplomatik di depan publik. Di sisi lain, sikap hati-hati Iran mencerminkan kekhawatiran akan tuntutan AS yang berubah-ubah dan tekanan militer yang terus membayangi. Ketegangan ini menempatkan kawasan dalam posisi genting, di mana satu langkah salah dapat memicu eskalasi baru.