Senat Brasil saat ini menjadi panggung perseteruan sengit antara dua rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang bertolak belakang. Di satu sisi, PEC da Liberdade yang diusung senator oposisi, dipimpin Flávio Bolsonaro (PL-RJ) dan Rogério Marinho (PL-RN), menawarkan model pembayaran berdasarkan jam kerja efektif yang dapat berjalan berdampingan dengan aturan CLT. Di sisi lain, sebuah proposal yang telah disetujui Câmara dos Deputados justru menghapus sistem 6x1 dan memangkas batas mingguan dari 44 menjadi 40 jam tanpa pemotongan gaji. Para kritikus dengan cepat menjuluki inisiatif oposisi sebagai "PEC da Escravidão", memperingatkan risiko jam kerja 7x0 dan perjanjian individu yang menguntungkan pengusaha.
Dua Model Ketenagakerjaan yang Bertolak Belakang
Ketegangan di Senat mencerminkan perpecahan ideologis yang mendalam tentang peran negara dalam mengatur hubungan kerja. PEC da Liberdade, yang digagas oleh Rogério Marinho—yang juga menjabat koordinator pra-kampanye presidensial Flávio Bolsonaro—memungkinkan kesepakatan individu mengalahkan perjanjian bersama. Tunjangan seperti gaji ke-13, cuti, dan cuti hamil akan dihitung secara proporsional terhadap jam kerja. Namun, proposal ini tidak menghapus sistem 6x1 dan tidak menurunkan batas maksimal 44 jam per minggu, sebuah perbedaan mencolok dengan teks yang sudah disetujui para deputi. Kurangnya konsensus telah menggerakkan hampir empat puluh senator untuk mendukung proposal alternatif, memicu peringatan dari para pakar ketenagakerjaan yang diwawancarai BBC News Brasil.
Proposal Oposisi: Fleksibilitas Tanpa Batas?
Dalam wawancara dengan radio Itatiaia pada awal Juni, Flávio Bolsonaro membela gagasan bahwa setiap pekerja harus dapat menyusun jadwal dan jam kerjanya sendiri tanpa kehilangan hak-hak ketenagakerjaan. "Yang kami usulkan adalah agar pekerja sendiri yang menyusun jadwal dan jam kerjanya, tanpa kehilangan satu pun hak ketenagakerjaan," ujarnya. Meski demikian, awalnya Rogério Marinho menyatakan tidak ada batas jam dalam rezim fleksibel, namun kemudian ia mundur dan menjamin batas 44 jam per minggu akan tetap dipertahankan. "Jam kerja fleksibel, dengan batas 44 jam: ke bawah, oke, bukan ke atas," kata Marinho dalam sebuah video.
Kekhawatiran akan Fragmentasi dan Prekarisasi
Pengacara Antonio Megale, yang mewakili Central Única dos Trabalhadores (CUT), melihat adanya insentif kuat menuju prekarisasi. Menurutnya, perusahaan akan menghindari negosiasi serikat dan langsung mencari kesepakatan per pekerja, menciptakan kondisi yang kurang protektif. "Hasilnya cenderung fragmentasi kategori, hilangnya kekuatan kolektif, dan penurunan tingkat hak-hak pekerja," tegas Megale. Namun ia mengingatkan bahwa kritik bukanlah terhadap keinginan individu pekerja, melainkan terhadap "fiksi" bahwa keinginan itu bebas saat dijalankan dalam kondisi ketergantungan ekonomi, subordinasi hukum, dan risiko pengangguran. Para kritikus juga menyoroti bahwa fleksibilitas tanpa perlindungan dapat memperburuk ketimpangan.
Perspektif Ekonom dan Sosiolog
Ekonom kepala Genial Investimentos, José Márcio Camargo, berpendapat bahwa penghapusan sistem 6x1 akan menimbulkan efek samping negatif seperti kenaikan biaya perusahaan, inflasi, dan informalitas. Sebaliknya, ia melihat fleksibilitas rezim per jam sebagai peluang bagi kelompok yang sulit masuk pasar formal. "Misalnya, perempuan yang memiliki anak: akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang bukan 8 jam sehari. Atau orang tua yang tidak ingin kerja penuh waktu," jelas Camargo. Namun sosiolog Zhuofei Lu, peneliti di Universitas Oxford dan pakar rezim kerja fleksibel, bersikap lebih hati-hati. Ia menilai pengurangan jam kerja dan penghapusan 6x1 positif, tetapi melihat risiko besar dalam PEC yang menciptakan rezim per jam. "Fleksibilitas itu sendiri tidak menjamin kesejahteraan pekerja. Faktor penentunya adalah siapa yang mengendalikan fleksibilitas ini," ujarnya kepada BBC News Brasil. Lu merujuk pada penelitiannya sendiri dan buku "The Flexibility Paradox" karya Heejung Chung untuk menunjukkan bahwa kerja fleksibel sering menghasilkan eksploitasi diri, bukan keringanan. Dampaknya pun berbeda antar gender: perempuan cenderung menumpuk pekerjaan rumah tangga di waktu senggang, sementara laki-laki mengonversi fleksibilitas menjadi jam kerja lebih panjang untuk membuktikan dedikasi.
Alternatif dan Kritik Akademisi
Peneliti FGV Ibre Daniel Duque menyatakan bahwa tidak satu pun dari kedua proposal itu merupakan solusi terbaik bagi Brasil. Menurutnya, undang-undang yang mengutamakan kesepakatan individu bermasalah karena ketimpangan kekuatan antara pengusaha dan pekerja. Di sisi lain, mewajibkan dua hari libur mingguan membuat aturan terlalu kaku. "Para politisi seharusnya melihat pengalaman internasional dan menyadari bahwa [negara] sedang menuju model yang tidak ada di mana pun di dunia," katanya. Alternatif yang ia usulkan adalah model fleksibel dengan batas 44 jam, namun dengan insentif untuk kontrak 40 jam melalui tarif kontribusi pemberi kerja yang berbeda ke INSS. Sementara itu, Zhuofei Lu mengingatkan bahwa sistem 5x2 sudah menjadi standar di negara seperti Jerman tanpa keharusan hukum, dan ia tidak melihat masalah jika Brasil berinovasi dengan mewajibkan skala tersebut karena norma temporal adalah konstruksi historis yang bisa ditinjau ulang. Profesor Insper Naércio Menezes menganggap pengurangan jam kerja menjadi 40 jam positif, tetapi mengkritik kewajiban dua hari libur dan PEC oposisi. Baginya, kekakuan pasar Brasil bukan pada rezim kerja, melainkan pada biaya tinggi yang membebani perekrutan. Ia mendukung penghapusan FGTS karena pekerja akan lebih diuntungkan memiliki uang tunai. "Masalahnya adalah menjadi jauh lebih mahal untuk mempekerjakan pekerja dengan semua kontribusi ini. Jadi, Anda mengambil pekerja yang menerima upah minimum dan terkadang biayanya dua kali lipat bagi perusahaan," ujarnya.